TARAKAN - Semakin besarnya penularan covid-19 di Kaltara khususnya Kota Tarakan, membuat sebagian masyarakat berpendapat jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat kembali diterapkan. Meski pemerintah Kota Tarakan telah menegaskan PSBB tidak efektif lagi, namun sebagian masyarakat masih meyakini jika PSBB merupakan salah satu cara terbaik dalam memutus rantai penularan covid-19.

Saat dikonfirmasi, pengamat sekaligus akademisi Ekonomi Dr Margiyono S.E, MM menuturkan, dirinya mengakui jika pelaksanaan PSBB di tahun 2020 belum dapat berjalan efektif karena berbagai faktor. Menurutnya, selain masyarakat belum siap terhadap perubahan aktivitas tersebut, beberapa perusahaan juga telah terlanjur dalam merencanakan berbagai agenda dalam peningkatan aktivitasnya, sehingga akibat tidak dapat merealisasikan agenda tersebut,  membuat beberapa perusahaan merugi.

"Jadi kita tidak bisa meninggalkan kompleks berpikir tentang ketidakefektifan kebijakan tahun 2020, mengapa saya mengatakan tidak efektif. Ukuran efektif itu kalau mampu memotong, melandaikan angka covid. Tetapi begitu akhir 2020 ledakannya malah dahsyat bahkan kalau dibandingkan negara lain Indonesia malah melampaui negara lain. Kemudian di suatu sisi ekonomi kita mengalami keterpurukan,"ujarnya,(13/1).

"Itu sisi pengaruh ekonomi dan efektivitas PSBB, puncak dari itu semua, anggaran yang digelontorkan untuk kesehatan, sosial, penanggulangan itu menjadi tidak menghasilkan sesuatu yang nyata. Kenapa saya mengatakan tidak menghasilkan, karena sejauh ini angka penularan tidak menunjukan bahwa peningkatan cukup masif. Kalau berhasil angkanya pasti berkurang,"sambungnya.

Meski demikian, ia memantau meski di tahun 2020 segala aktivitas berjalan cukup terbatas, namun pertumbuhan ekonomi di Kaltara masih tetap terjadi. Sehingga menurutnya, berkaca dari pengalaman 2020, saat ini merupakan momentum pemerintah untuk melanjutkan upaya memutus penularan covid-19 dan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih baik dari sebelumnya. Mengingat saat ini segala sektor telah siap dalam menghadapi situasi tersebut.

"Memang melihat angka pertumbuhan ekonomi pada semester akhir tahun 2020, kita sering mendengar istilah Salus populi suprema lex esto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Tentu kita berpatok pada prinsip itu. Kalau menanggapi soal dampak ekonomi jika kita harus menetapkan PSBB saya mengatakan kita akan mendapatkan keuntungan tersendiri,"tukasnya.

"Pertama hal bisa berpeluang menghentikan penularan mengingat saat ini vaksin akan segera disuntikan ke masyarakat secara bertahap. Kedua, pemerintah dapat mempertegas protokol PSBB saja misalnya ada sanksi berat kepada pelanggar. Dalam artian aktivitas ekonomi masih bisa terus berjalan tapi harus tetap jaga jarak dan tidak berinteraksi secara langsung. Kalau kita berani menjalankan ini aktivitas ekonomi tetap berjalan dan potensi penularan bisa diminimalisir;"lanjutnya.

Menurutnya, dalam melanjutkan upaya penghentian penularan pemerintah tidak mesti harus menerapkan PSBB secara utuh. Melainkan hal itu dapat dilakukan dengan mempertegas protokolnya saja dengan sanksi berat. Sehingga aktivitas ekonomi masih tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan.

"Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi 4,8 persen, itu artinya bahwa pertumbuhan perbulan 0,4 persen. Kalau misalnya januari ini dilakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan pertumbuhan 0,4 persen ini dipertahankan setiap bulan maka ini tentu memberikan dampak yang bagus terutama untuk menghindari kerugian yang besar dari sisi anggaran dan tetap menyelamatkan pertumbuhan ekonomi,"jelasnya.

Setidaknya, menurutnya terdapat 4 indikator yang menjadi keuntungan saat PSBB dengan aturan khusus kembali diterapkan. Sehingga dengan 4 indikator tersebut diharapkan dapat menghasilkan keefektivitasan lebih besar dari sebelumnya.

"Karena faktornya adalah, satu masyarakat telah sadar tentang prokes, sehingga tidak membutuhkan waktu beradaptasi lagi. Yang kedua adalah vaksin mulai berjalan, dan yang ketiga dunia usaha juga sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian. Keempat, belum ada penggelontoran uang besar-besaran dari aktivitas usaha dan anggaran belanja pemerintah, artinya potensi kerugian sudah diantisipasi. Kalau di awal tahun kemarin, semua terjadi secara mendadak sehingga semua sektor dikejutkan dengan perubahan ini. Ada yang sudah melakukan rencana besar dan mengeluarkan biaya besar untuk belanja, akhirnya tidak jadi dilakukan karena adanya pandemi covid-19,"ulasnya 

"Misalnya awal tahun kemarin perusahaan transportasi telah menambah kapasitas unit kendaraannya, perusahaan tambang menambah jumlah pekerjanya, atau usaha laundry sudah menambah mesinnya. Kemudian masuknya pandemi membuat pengeluaran untuk peningkatan aktivitas ini jadi mubazir. Kalau PSBB dilakukan awal tahun ini tentu semua sektor usaha sudah siap,"pungkasnya.(*)