TARAKAN - Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bagi masyarakat yang keberatan gambar bakal pasangan calon ditempel di rumahnya bisa melaporkan pelaku pemasangan kepada Bawaslu. 

Namun, jika tidak ada rasa keberatan dari masyarakat, ia menilai hal itu tidak menjadi persoalan. Langkah bijak menurutnya, jika memang ada yang menempelkan gambar bakal calon di rumah dan masyarakat keberatan, sebaiknya dilepas saja. 

"Saya kira tidak perlu sulit mengeksekusi, kalau tidak tahu orang yang menempel dilepas saja demikian lebih bijak. Kalau sekiranya tahu orangnya dan keberatan saya kira ini ranah pribadi kita, bisa melaporkan ini sebagai perbuatan tidak terpuji," ungkap Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani belum lama ini. 

"Rumah kita dimasuki orang tempel tanpa ijin, bisa melapor ke Bawaslu tetap bisa kami tindaklanjuti kepada kepolisian, kalau memang pendukung fine-fine saja rumahnya ditempel stiker kecuali bagi yang keberatan," lanjutnya. 

Suryani melanjutkan, apakah pemasangan stiker, spanduk, baliho sebelum penetapan calon adalah wewenangnya Bawaslu menertibkan, menurutnya kewenangan Bawaslu melakukan pengawasan setelah penetapan paslon dan kampanye. 

"Kewenangan melakukan penertiban stiker, spanduk dan baliho sebelum penetapan calon ada di pihak pemerintah. Setelah penetapan calon dan kampanye, Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap APK (Alat Peraga Kampanye) dan BK (bahan kampanye) yang digunakan oleh peserta pilkada. Termasuk juga metode kampanye dan pelaksanaannya," tuturnya. 

Dikonfirmasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan, Hanip Matiksan mengatakan pihaknya siap jika Bawaslu meminta pendampingan untuk penertiban algaka tidak sesuai aturan. 

"Itu ada aturan PKPU dari Bawaslu nanti yang berwenang tertibkan, kami hanya menyangkut peraturan daerah. Kalau kami minta dampingi oke saja, itu kewenangan Bawaslu, bisa menyurati kami baru kami cabut (tertibkan) dasar kami itu saja," pungkasnya.(HK)