HARIANKALTARA.COM — Penggunaan Dana Desa harus diperhatikan  ketat. Sebab, sedikit kepala desa terjaring lantaran menggunakan  Dana Desa. Sejak 2015 hingga 2018 ini, setidaknya ditemukan 141 kepala desa menjadi tersangka atas penggelapan dana desa. 

Tak tanggung-tanggung, kerugian negara pun mencapai hingga Rp 40 miliar lebih. Salah satu peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch), Egi Primayogha mengatakan sejak 2015 lalu dimana awal adanya kebijakan dana desa, sudah ada Rp 189 triliun dana desa yang disalurkan ke 74.954 desa.

“Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah ternyata rawan dari praktik korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor korupsi terbanyak di desa,” bebernya singkat.

Berdasar pemantauan ICW sejak 2015, kasus korupsi meningkat dari tahun ke tahun, dengan keseluruhan tersangka sebanyak 184 orang. Dimana pada 2015 hanya ada 17 kasus korupsi dana desa, meningkat menjadi 41 kasus di 2016 dan melonjak pada 2017 dengan 96 kasus korupsi. Lanjutnya, kasus korupsi dana desa kebanyakan ditemukan saat terjadi proses perencanaan dan pencairan. 

Lantaran, camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

“Penyebab korupsi dana desa antara lain karena minimnya kompetensi aparat pemerintah desa. Lalu, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan dari masyarakat,” ungkapnya lagi.

Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Kementerian Desa PDTT, Endang Supriyani juga meminta hal yang sama saat kunjungan kerja (kuker) di Tarakan beberapa waktu lalu. Sanksi-nya sendiri bagi penyalahguna dana desa, bisa terancam pidana dan diserahkan pada aparat penegak hukum.

“Pak Menteri (Desa) kan sudah MOU (Memorandum of Understanding) dengan Kapolri dan membentuk satgas dana desa. Juga mengharapkan masyarakat ikut aktif mengawasi penggunaan dana desa, ada baliho di masing-masing desa agar warga paham penggunaan dana desa,” ujar Endang kepada awak media. (HK3)