Bulungan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) telah mengusulkan 400 hektare kawasan hutan untuk diubah fungsi menjadi areal penggunaan lain (APL) sebagai pusat pemerintahan Tana Tidung.

Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik mengatakan, luasan pasti yang akan dibangun seluas 400 hektare (Ha). Pihaknya belum menerima informasi lanjutan adanya tambahan lagi untuk dijadikan 1000 hektare, sesuai permintaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Sementara yang sudah pasti itu berdasarkan pengusulan kita untuk pusat pemerintahan itu 400 hektare. Sedangkan tambahan 600 hektare itu belum ada saya dengar," ujar Hendrik kepada benuanta.co.id, Sabtu (14/11).

Lanjut Hendrik, jika Pemkab Tana Tidung ada penambahan lagi sesuai keinginan pusat. Maka pihaknya tidak ada menolak, bahkan hal itu akan didukung. Terlebih selama ini KTT belum memiliki pusat pemerintahan yang representatif.

"Kalau memang ada penambahan, Alhamdulillah kita tetap terima. Karena di Tana Tidung itu masih banyak dibutuhkan nantinya pembangunan disana," jelasnya.

Kata dia, Tana Tidung perlu ada pembangunan wilayah secara besar-besaran. Di mana pusatnya nanti berada di bundaran HU sedangkan untuk kawasan perdagangan berupa pembangunan pelabuhan berada di Desa Bebatu.

"Jadi pelabuhan di Bebatu itu nanti terbesar kedua setelah di Bulungan yakni KIPI," katanya.

Selain pusat pemerintahan, Pemkab Tana Tidung juga usulkan wilayah permukiman masyarakat. Dimana ada 5 kecamatan terdiri dari 32 desa yang memang butuh pembangunan kedepannya.

"Sesuai tata ruang itu bersama Pemprov Kaltara ajukan wilayah untuk pembangunan di desa. Jadi untuk 600 hektare itu mungkin saja bisa diluar bundaran HU," pungkasnya.(hk)