Tanjung Selor – Wempi W Mawa dan Jakaria resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Malinau periode 2021 – 2024. Hari ini (26/4) mereka dilantik oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A Paliwang di Tanjung Selor.   

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Kaltara, Fernando Sinaga menitipkan beberapa pesan penting kepada duet pemimpin baru Kabupaten Malinau Wempi dan Jakaria.

Dalam keterangan persnya, Fernando yang saat ini juga sedang berada di Kaltara dalam kunjungan kerjanya di masa reses mengucapkan selamat atas pelantikan keduanya seraya memberikan pesan politik bagi keduanya yang akan memimpin Kabupaten Malinau.

“Saya sebagai Senator dari dapil Kaltara tentu saja berkepentingan terhadap kemajuan Malinau ditangan Pak Wempi dan Pak Jakaria. Saya berpesan kepada keduanya untuk tetap kompak dan terus bersatu bersama–sama membangun Malinau sampai akhir masa jabatan”, tegas Fernando.  

Fernando yang juga Ketua Tim Kerja (Timja) Desa di Komite I DPD RI ini juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Malinau untuk lebih memperhatikan lagi pembangunan dan pemberdayaan desa melalui berbagai kebijakan dan inovasinya.

“Dulu ada ada inovasi melalui kebijakan gerakan desa membangun era Pak Yansen. Kini Pak Wempi sangat diharapkan inovasi terbarunya untuk lebih memperkuat pembangunan dan pemberdayaan desa. Saya juga berpesan soal pelepasan desa dikawasan hutan yang banyak bermasalah di Malinau. Regulasi sudah ada dari turunan UU Cipta Kerja, Pemkab dibawah Pak Wempi silakan segera bekerja siapkan regulasi ditingkat kabupaten agar proses pelepasan desa dari kawasan hutan dapat berjalan baik dan tidak menimbulkan konflik. Ada 12 ribu lebih desa di seluruh Indonesia yang harus dilepas dari kawasan, termasuk beberapa desa di Malinau. Maka saya membuka diri untuk berkoordinasi dengan Pemkab Malinau terkait pembinaan dan pengawasan desa oleh Pemkab Malinau dibawah pimpinan Bupati Wempi”, ujar Fernando.

Fernando menambahkan, Bupati Wempi dan Wakil Bupati Jakaria juga harus terus memastikan jalannya reformasi birokrasi.

“Tata kelola pemerintah Kabupaten Malinau membutuhkan reformasi birokrasi yang berbasiskan pada ASN yang profesional, the right man in the right place, dan birokrasi yang bersih agar mampu mendukung pembangunan ekonomi, meningkatnya investasi tanpa ada praktek pungli dan terbebas dari korupsi”, ungkap anggota Badan Pengkajian MPR RI ini.(*)