Tarakan – Anggota Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Fernando Sinaga berkesempatan menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaaan bersama organisasi kemasyarakatan yang bernama Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Kota Tarakan.  

Sosialisasi ini digelar pada Jumat (26/11) di salah satu hotel di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).  

Dihadapan para peserta sosialisasi 4 pilar kebangsaan MPR RI, Fernando Sinaga yang juga Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ini mengatakan ditengah situasi pandemi yang masih melanda Kalimantan Utara ini seharusnya Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kaltara terus gencar menjalankan kebijakan pengamanan sosial berupa bantuan–bantuan sosial kepada para warga terdampak pandemin Covid–19, salah satunya adalah para nelayan.    

“Saya akan tindaklanjuti permohonan bantuan–bantuan dari para warga yang hadiri disini. Harusnya memang Kepala Daerah se Provinsi Kaltara memperkuat kebijakan bantuan sosial bagi nelayan dan masyarakat umum agar kebutuhan jangka pendek warga terpenuhi. Setelah itu Kepala Daerah siapkan program jangka panjangnya”, ujar anggota DPD RI asal daerah pemilihan Provinsi Kaltara ini. 

Setelah kegiatan Sosialisasi 4 pilar MPR tersebut berakhir, sejumlah wartawan sempat menanyakan kinerja Kepala Daerah perihal masih mengendapnya Rp 226 trilun APBD di sejumlah bank yang telah membuat Presiden Joko Widodo geram. 

Menanggapi hal ini, Fernando Sinaga mengatakan, dirinya sangatlah menyayangkan kasus ini selalu terjadi setiap tahun dan membuat Presiden Jokowi selalu geram dengan kinerja Kepala Daerah. 

Fernando menyatakan, seharusnya para Kepala Daerah itu memperkuat koordinasi antarsesama Kepala Daerah di masing–masing provinsinya terkait penggunaan anggaran di APBD dengan tujuan memajukan daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan warga. 

Selain itu, Fernando menambahkan, Kepala Daerah dituntut untuk selalu kreatif melahirkan berbagai program dan kegiatan yang mampu menyerap anggaran yang tersedia di APBD.

“Ini ranah Kemendagri dan Kemenkeu. Saya akan koordinasikan dengan pimpinan lainnya di Komite I DPD RI untuk mencari solusi bersama kenapa Kepala daerah tidak belanjakan anggarannya. Pusat juga harus bertanggungjawab karena banyak aturan soal APBD itu berasal dari pusat”, tegas Fernando. (*)