TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) di Kota Tarakan, diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan di kawasan utara Kalimantan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara Dr. Yansen TP, M.Si meminta semua pemangku kepentingan, utamanya jajaran RSUD, Dewan Pengawas, dan Dinas Kesehatan saling sinergi dan saling dukung.

Yang paling utama mesti dilakukan kata Wagub, menyelesaikan seluruh persoalan dasar yang masih menjadi penghambat.

“Persoalan dasar harus diselesaikan dulu. Rumah sakit ini harus sehat. Yaitu sehat fasilitasnya, sehat sumber daya manusianya, dan sehat pelayanannya,” ujarnya.

Tiga hal itu adalah kunci untuk mengantarkan RSUD Tarakan menjadi pusat pelayanan dasar, tidak saja bagi masyarakat Kaltara, melainkan masyarakat dari provinsi lain, dan bahkan negara tetangga seperti Malaysia.

“Jika orang kita sering berobat ke rumah sakit di Malaysia dan lain-lain, kita balik, mereka yang berobat ke kita,” ujarnya.

Wagub optimistis, mimpi itu bisa jika tiga kunci ‘sehat’ terimplementasi dengan baik. Hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan Pemprov mengangkat Dewan Pengawas Rumas Sakit belum lama ini.

Dalam kunjungannya di RSUD Tarakan, Wagub mendapat masukan dari sejumlah dokter spesialis. Antara lain, perlunya dukungan semua pihak agar RSUD kebanggaan masyarakat Kaltara ini bisa menjadi pusat penanganan penyakit jantung di luar Pulau Jawa.

Belakangan ini, RSUD Tarakan sudah tercatat sebagai rumah sakit alternatif di luar Jawa yang mampu menangani operasi tulang belakang dengan kehadiran dokter spesialis tulang belakang.

Namun, yang masih menjadi kendala seperti diungkapkan salah satu dokter spesialis ialah, perlunya dukungan penuh Pemprov terhadap kelanjutan pendidikan keahlian tenaga kesehatan pembantu dokter spesialis.

“Banyak perawat lulusan D-III mau melanjutkan ke S1, tetapi terkendala biaya. Ini perlu didorong dan difasilitasi agar keahlian mereka dapat ditingkatkan,” timpal salah seorang dokter spesialis.

Menanggapi hal itu, Wagub menyatakan telah mendiskusikan dan akan menindaklanjutinya dengan sebuah pola kebijakan yang dapat diterapkan.

“Kita harus ambil sikap dan kebijakan agar rumah sakit ini benar-benar menjadi pusat pelayanan rakyat yang maksimal,” ujarnya.(Adpim)