hariankaltara.com, TARAKAN – Operasi gabungan antara Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur dan Balai Besar POM Samarinda, Loka POM Tarakan dan Loka POM Balikpapan mengungkap peredaran kosmetik tanpa izin edar (KIE) di wilayah Kalimantan Utara-Kalimantan Timur membuahkan hasil yang memuaskan.

Kosmetik ilegal senilai Rp 832 juta terungkap di wilayah Samarinda, Balikpapan dan Tarakan yang bermula terungkapnya kosmetik ilegal oleh Lantamal XIII di perairan Kaltara pada 21 Juni 2020 lalu.

Dalam press release yang disampaikan Kepala Balai Besar POM Kaltim, Leonard Duma melalui aplikasi Zoom, Rabu, 1 Juli 2020, kronologis pelaksanaan operasi gabungan diketahui tim gabungan mengendus barang kiriman termasuk kosmetik ilegal melalui perusahaan jasa titipan dari Sebatik, Kaltara ke sejumlah kota tujuan di Indonesia.

“Operasi gabungan pada jasa kantor jasa pengiriman dan rumah sesuai tujuan atau alamat pengiriman,” ungkap Leonard dalam rilis yang diikuti instansi terkiat dalam operasi gabungan tersebut.

Hasil operasi gabungan di Samarinda pada 24-25 Juni 2020 didapati kosmetik tanpa izin edar sebanyak 30 item dengan 3.019 pieces senilai Rp 214,5 juta. Pengungkapan di Balikpapan pada 24 dan 29 Juni 2020 didapati kosmetik tanpa izin edar sebanyak 19 item dengan jumlah 2.273 pieces senilai Rp 373,8 juta. Terakhir, di Tarakan pada 1 Juli 2020 terungkap kasus yang sama sebanyak 9 item dengan jumlah 3.061 pieces kosmetik ilegal senilai Rp 244,3 juta. Jika digabungkan nilai temuan Rp 823,6 juta.

Kepala Loka POM Balikpapan, Sumiaty Haslinda menuturkan, pihaknya melakukan penelusuran kosmetik ilegal ini hingga ke penerima. Pemiliknya hanya satu orang. Menurutnya, ini temuan kosmetik ilegal terbesar di Balikpapan.

“Bentuk sinergitas ini satu bentuk kepedulian kita atas kosmetik tanpa izin edar,” jelasnya.

Sementara Kepala Loka POM Tarakan, Musthofa Anwati menyampaikan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait aktor dibalik bisnis kosmetik ilegal ini.

“Kita akan melakukan pengembangan dari titik awal dan mendalami siapa aktor di dalam pendalaman tersebut. Ini kerjasama kita bersama sebagai pemerintah,” tuturnya.(hk1)