Tarakan – Dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Provinsi Kalimantan Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan didampingi oleh pimpinan dan anggota DPD RI lainnya, digelar kegiatan Focus Group Disscussion (FGD) membahas Percepatan Program Strategis Nasional di Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara” di Kampus Universitas Borneo Tarakan (UBT), Kota Tarakan pada Selasa (25/5). 

Tampil sebagai pembicara mewakili DPD RI adalah Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga. 

Dalam FGD itu Fernando menjelaskan, pada bulan Maret 2021 lalu dirinya bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengunjungi suar Karang Unarang yang terletak di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kaltara. Agenda tersebut ketika itu bukan sekedar kunjungan, tetapi juga melakukan sertifikasi Karang Unarang.

“Karang Unarang sudah disertifikatkan, hal ini penting agar tidak terulang kasus yang dulu Sipadan Ligitan yang lepas dirampas Malaysia. Dengan sertifikat ini maka kita punya acuan baik secara de facto maupun de jure”, tegas angota DPD RI Fernando Sinaga yang berasal dari Dapil Kaltara ini. 

Dalam paparannya, Fernando menjelaskan bahwa di Pulau Kalimantan ini cukup unik karena adan 9 Outstanding Boundary Problem (OBP) atau Masalah Klaim Perbatasan, 5 diantaranya berada di Provinsi Kaltara. 

“Dari 5 OBP di Kaltara ini, yang 2 masih berproses menyusun Memorandum of Understanding atau MoU dengan malaysia. DPD RI tentu saja akan mengawal tuntas penyelesaian sengketa kawasan perbatasan negara. Dalam pertemuan saya dengan BNPP dan Kemendagri pada Maret lalu, terinformasi ada 128 hektar yang masuk ke Indonesia, totalnya 131 hektar. Kemudian ada 5 hektar yang masuk ke Malaysia, berarti ada 133 hektar. Tentunya dengan data–data yang valid ini selanjutnya akan kami laksanakan rapat kerja Komite DPD RI dan Mendagri sebagai mitra kami. Karena itu sebelum MoU ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia, harapan kami segala solusi untuk masyarakat harus sudah selesai”, jelas Fernando. 

Fernando menilai, kunci mengatasi persoalan di wilayah perbatasan adalah segera diatasi dahulu masalah pembangunan agar ada kesejahteraan. 

Dalam FGD yang dipandu oleh Dekan Fakultan Hukum UBT, Dr Yahya Ahmad Zen ini, menghadirkan Pembicara lainnya yaitu Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Rektor Universitas Borneo Tarakan Prof. Dr. Drs Adri Patton M.Si, dan Dr. Ir. Son Diamar M.Sc sebagai Founder/Chief Executive Officer Kota Baru “Global Hub” Bandar Kayangan, Lombok, NTB.

Namun sayangnya, setelah sesi Keynote Speech oleh Ketua DPD RI selesai, dalam FGD tersebut hanya dihadiri Fernando Sinaga, tidak ada satupun anggota DPD RI lainnya yang hadir termasuk Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti.(*)