TARAKAN - Sebagai komisi yang berwenang menaungi permasalahan kesehatan di Kota Tarakan, Komisi II DPRD Tarakan mendukung penuh pendistribusian vaksin. Sehingga Komisi II mengajak masyarakat agar mendukung pemerintah dalam pendistribusian vaksin dalam melawan Covid-19. Meski hingga saat masih banyak opini liar yang berkembang terkait keamanan vaksin tersebut, namun DPRD percaya pemerintah pasti memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan Sofyan Udin Hianggio. 

Ia menuturkan, jika pihaknya memandang langkah pemerintah tersebut sebagai hal positif. Menurutnya, tentunya vaksin tersebut telah melalui uji klinis dan telah melewati tahap yang ketat sebelum didistribusikan. Sehingga ia meyakini jika negara tentu memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya.

"Saya sebenarnya juga bingung mendengar berbagai opini masyarakat. Tentu menurut saya sebagai awam, vaksin ini sudah teruji secara klinis oleh para ahli. Sehingga tidak mungkin pemerintah mendistribusikan ini jika belum dipastikan keamanannya. Tentu kami memandang vaksin ini sebagai suatu yang positif,"ujarnya, kemarin (7/1).

Meski begitu, ia mengakui jika tidak sedikit opini dan kabar miring yang beredar terhadap keamanan vaksin tersebut. Walau demikian, saat ini bukan saatnya memperdebatkan hal tersebut dan masyarakat sebaiknya dapat bahu membahu memberi dukungan kepada pemerintah.

"Memang kita akui dari beberapa kabar miring dari vaksin covid-19 media nasional, sehingga itu yang membuat masyarakat khawatir. Sebenarnya dalam hal ini kita harus bersatu mendukung pemerintah kalau kita benar-benar ingin keluar dari covid-19. Masa di masa seperti ini juga masih dipolitisasi,"tuturnya.

Lanjutnya, sejauh ini pihaknya belum memantau langsung perkembangan pendistribusian vaksin tersebut. Hal itu dikarenakan pendistribusian dikelola pemerintah provinsi sehingga pemantauan tersebut merupakan wewenang DPRD Kaltara.

"Karena ini memang langsung didistribusikan provinsi sehingga kami belum terlibat dalam hal itu. Karena di sana juga kan ada DPRD provinsi yang mengawalnya. Jadi untuk sistem pendistribusiannya kami juga belum tahu seperti apa dan siapa lembaga mana membagikan," jelasnya.

"Yang jelas kami terus melakukan koordinasi kepada provinsi terhadap pengawalan vaksin ini. Karena tentu semua setuju kalau kita semua ingin terbebas dari ancaman covid-19 dan kembali bisa beraktivitas secara normal,"tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI wilayah Kaltara, Ibramsyah menuturkan sejauh ini pihaknya belum meninjau secara langsung perkembangan pendistribusian virus. Meski demikian, ia menegaskan akan segera meninjau langsung perkembangan di lapangan.

"Sampai saat ini kami belum bisa memantau karena vaksinnya juga belum sampai ke Tarakan. Mungkin setelah sampai kami langsung turun ke lokasi mengawal pendistribusian vaksinnya. Sampai saat ini kami juga belum berkoordinasi pada provinsi terkait sistem distribusinya," ucapnya.

"Tentu kami akan mengawal pendistribusian ini, karena vaksin ini sangat dibutuhkan dan jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dari hal ini," pungkasnya.(*)