TARAKAN - Isu terpaparnya 40 Tenaga pengajar saat melakukan simulasi PTM yang diterangkan Komisi 2 DPRD Tarakan dalam pemberitaan di salah satu media online, menuai reaksi keras dari Walikota Tarakan.

Selain itu, Komisi 2 DPRD juga menyayangkan kebijakan persiapan PTM yang tidak mengikuti standar Dinas Kesehatan. Yakni tidak direkomendasikannya TK mengikuti simulasi PTM.

Walikota Tarakan dr Khairul M.Kes menyebutkan kabar tersebut tidak benar. Ia bahkan menyebut sumber di dalam berita tersebut "Ngawur". Ia meluruskan, sejauh ini belum ada laporan mengenai kabar terpaparnya 40 guru pasca melakukan simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sehingga dirinya mengakui cukup terkejut mendengar hal tersebut.

"Itu salah, tidak betul itu. Jadi sebenarnya, sebelumnya kami minta dulu di tes semua guru yang akan melakukan PTM rapid, kalau ada yang reaktif. Kalau mau tahu data sebenarnya tanya dari Dinas Kesehatan. Jadi jangan dengar-dengar yang tidak jelas. Jadi swab kalau yang dia positif itu dikonfirmasi lagi dengan PCR atau Swab Antigen," katanya (3/4).

"Sebenarnya, memang semua sekolah yang akan melakukan PTM wajib di Rapid Antigen. Kalau dia reaktif baru swab. Setahu saya tidak ada laporan 40 guru terkonfirmasi positif," jelasnya.

Dijelaskannya, memang sebelumnya terdapat beberapa hasil pemeriksaan guru yang reaktif namun hal tersebut belum tentu positif covid-19. Namun ia mengaku belum mendapat laporan pemeriksaan lanjutan tenaga pengajar tersebut.

"Kalau reaktif belum tentu positif covid-19. Saya kan lagi nunggu pengajuan Disdikbud saya lagi menunggu ini. Makanya kemarin saya minta ajukan cepatlah daripada terus jadi perdebatan. Ajukan kalau memang memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi syarat jangan. Gitu saja," tegasnya.

Ia meluruskan, adapun jika nantinya sekolah yang dinyatakan layak menjalankan PTM, pemerintah mempersilahkan kepada siswa yang belum berkenan untuk mengikuti pelajaran secara daring. Sehingga ditegaskannya, tidak ada unsur paksaan dalam kebijakan pemerintah.

"Semua kan dibebaskan memilih kalau yang mau virtual silahkan yang mau PTM silahkan. Jangan pikiran dia mau disamakan dengan orang-orang, orang tua murid banyak setuju kok 70 persen orang tua murid setuju kan mereka mengisi surat pernyataan," jelasnya. 

"Yang tidak setuju silahkan, jangan menganggu hak demokrasi orang. Kita merealisasikan aspirasinya dengan beberapa perangkat aturan, ada prosedurnya. Kalau semua itu sudah dilalui, jangan pakai perasaan. Kalau misalnya anaknya tidak mau yah tidak usah. Kan dikasi pilihan, Kita siapkan yang mau virtual silahkan virtual. Yang PTM silahkan PTM," jelasnya.

Khairul kembali manyampaikan kepada oknum yang memperkeruh persoalan tersebut agar tidak mengklaim keinginan pribadi sebagai klaim masyarakat. "Maksud saya, jangan pakai standar diri sendiri. Itu ngawur itu kalau ada 40 guru terpapar. Tulis saja gitu," tandasnya.(*)