TARAKAN - Belum adanya kejelasan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musdah) II  Golkar Kaltara, menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut berhubungan dengan kepentingan oknum kader di internal Golkar. Apalagi, belum lama ini tersiar kabar  bertolaknya salah satu kandidat calon ketua DPD Golkar Kaltara yakni Effendhi Djuprianto bersama Sekertaris DPD Golkar Kaltara Suharno untuk menemui ketua DPP Golkar di Jakarta.

Saat dikonfirmasi, Sekertaris Golkar Suharno membantah dirinya dan salah satu kandidat bertolak ke Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan Ketua DPP Golkar. Meski mengakui salah satu kandidat ada di sana, namun ia menegaskan jika hal tersebut hanya kebetulan saja. Lanjutnya, bertolaknya dirinya ke Ibu Kota dikarena adanya urusan partai yang harus diselesaikan sedangkan ia tidak mengetahui secara pasti tujuan salah satu kandidat Effendhi Djuprianto bertolak menemui ketua DPP Golkar.

"Tidak benar kalau saya dan pak Effendhi bertolak bersama ke Jakarta. Itu hanya kebetulan saja saya ada urusan partai beliau ada urusan pribadi menyangkut partai. Dalam proses lobi-lobi semua pihak sah-sah saja melakukan berbagai cara. Yang jelas penundaan ini memang karena belum ada instruksi DPP,"ujarnya(12/2).

Meski membantah bertolak bersama, namun ia mengakui jika salah satu kandidat saat itu berada di tempat yang sama. Lanjutnya, ia menegaskan jika hingga saat ini pihaknya kembali belum mendapatkan instruksi pelaksanaan Musda secara langsung.

"Kemarin kami sudah kembali mengkonfirmasi dan meminta arahan pelaksanaan Musda dan saat itu beliau menyampaikan kepada pak Sekjen, kemungkinan pelaksanaan Musda ini akan dilaksanakan pada pertengahan Februari.  Kalau tidak segera dilaksanakan, kasihan nanti pengurus Golkar yang ada di daerah termasuk Kaltara,"tuturnya.

Meski telah beberapa kali dibatalkan, namun kali ini ia tidak memahami secara pasti alasan DPP hingga saat ini belum melaksanakan Musda. Meski demikian, menurutnya hal tersebut disebabkan adanya rencana pelaksanaan Rakernas Golkar dalam waktu dekat. Terkait matinya SK sejumlah pengurus, ia menjelaskan jika hal tersebut tidak diperpanjang maka DPD Kaltara tidak dapat berpartisipasi dalam Rakernas yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Jadi otomatis DPD 2 ini statusnya juga sama dengan DPD Provinsi tidak dapat melaksanakan juga. Saya juga tidak memahami apa alasan pasti DPP sampai belum mengeluarkan instruksi pelaksanaan Musda di daerah,"jelasnya.

"Karena dalam waktu dekat ini juga, DPP akan melaksanakan Rakernas. Kalau DPD 1 juga tidak bisa rapat kerja Nasional. Karena SKnya kan juga sudah mati. Jadi SK hak suara berkenan dengan hal Partai Golkar, otomatis juga tidak memiliki hak suara,"sambungnya.

Meski demikian, DPD sudah berupaya maksimal agar Musda II segera dilaksanakan. Walau begitu keputusan tertinggi pelaksanaan dikembalikan kepada DPP sebagai konstitusi tertinggi.

"Saya kira, kami juga tidak bisa terus memaksakan. Mungkin di DPP masih ada urusan lain, yang harus dilaksanakan sehingga mungkin ini masih tertunda. Mudah-mudahan dalam pertengahan bulan ini. Ini lah namanya politik kadang kita tidak tahu kepastiannya," pungkasnya.(*)