Tana Tidung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung kembali menggelar kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Djaparudin, Selasa, 1 Maret 2022.

Kegiatan yang dilaksanakan secara online dan offline ini merupakan wadah untuk mengkomunikasikan dan berkoordinasi dalam rencana pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pemkab.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengupayakan pencapaian visi yang telah tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung yaitu terwujudnya Tana Tidung yang BERSIH (Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis).

“Segala visi-visi kita dan program pembangunan kita di tahun pertama sudah kita laksanakan dan akan terus berjalan. Tentunya segala fokus untuk program selanjutnya harus tetap kita laksanakan,” ungkap Bupati KTT Ibrahim Ali, A.Md.

Tak hanya itu, Ibrahim Ali juga menegaskan dalam mencapai tujuan pembangunan di atas, harus didukung aparatur dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi pemerintahan yang profesional, untuk itu Ibrahim Ali mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menyukseskan program pembangunan di Tana Tidung.

“Kegiatan pembangunan hanya bisa berjalan maksimal jika yang terlibat, mampu bekerja dengan maksimal serta mendahulukan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

“Kita harus bergandeng tangan juga dengan masyarakat, artinya apa yang akan kita kerjakan dalam satu tahun ke depan, itu harus tepat sasaran dan mengena di masyarakat,” sambungnya.

Bupati yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD KTT ini menambahkan dalam membangun KTT selama 3 tahun ke depan, tidak hanya cukup mengandalkan kemampuan pemkab saja. Tapi harus didukung oleh semua elemen masyarakat, agar pembangunan KTT dapat terbentuk secara terpadu dan tepat sasaran.

“Tantangan itu akan selalu ada, tapi bagaimanapun inilah tanggung jawab kita di pemerintahan, jadi kita tidak boleh bilang tidak bisa karena rencana kita sudah terumus dalam RPJMD,” pungkasnya. (*)