HARIANKALTARA.COM - Rapat paripurna DPRD Tarakan kembali digelar, Rabu (21/11). Agenda rapat kali ini,pandangan umum anggota dewan melalui fraksi terhadap nota penjelasan pemerintah atas Raperda APBD Tarakan tahun 2019.
Dikatakan Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tarakan tahun 2019 yang disampaikan pemerintah, DPRD wajib menyikapi nota penjelasan pemerintah tersebut.
Dismpaikannya, salah satu sikap yang dilakukan fraksi-fraksi di DPRD Tarakan, agar tidak dilakukan rasionalisasi insentif guru honor dan ketua RT seperti yang diajukan pemerintah. 
“Ini pandangan fraksi, ada tenggang waktu yang diberikan untuk menjawab seluruh saran dan pendapat, kita masih menunggu pendapat walikota, hampir semua fraksi meminta insentif-insentif itu tidak dilakukan rasionalisasi,” ungkap Muddain.
Hampir semua fraksi di DPRD Tarakan, meminta kepada pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap nota penjelasan pemerintah, terutama terkait pemangkasan.
“Seluruh insentif yang diusulkan nota penjelasan pemerintah itu untuk dapat ditinjau kembali,” jelasnya.
Lanjutnya, DPRD Tarakan telah memberikan waktu selama sepekan kepada pemerintah untuk menjawab pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.
“Kita berikan pemerintah waktu untuk melakukan perbaikan pada struktur APBD kita, setelah jawaban pemerintah, tahapan berikutnya mekanisme pembahasan antara Badan Anggaran Pemerintah dengan Badan Anggaran DPRD kita lakukan,” jelasnya.
“Apakah struktur itu bisa kita rasionalisasi atau tidak, yang jelas hampir semua fraksi tidak menginginkan adanya rasionalisasi TPP dan honor,” sambungnya. (HK5)