TARAKAN - Meski kekhawatiran terhadap covid-19 di masyarakat mulai memudar, namun hal tersebut tidak menjadi alasan pemerintah lengah terhadap pencegahan penularan covid-19. Hal itulah yang diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan Sofyan Udin Hianggio.

Lanjutnya, ia mengharapkan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat ditunda sebelum seluruh tenaga pendidik divaksinasi. Menurutnya, rencana akan diberlakukannya  PTM seperti dipaksakan. Karena menurutnya, seharusnya PTM dilakukan berjenjang mulai dari perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kalau mau disimulasikan tuh dari yang paling tinggi dulu SMA setelah SMA baru SMP. Kalau kita melihat kan Provinsi ini belum ada ya simulasi. Artinya kalau kita melihat rentetannya, sebenarnya kita terlalu maksa saya bilang terlalu maksa ini,” tegasnya (20/3).

Kader Demokrat tersebut mencontohkan pada salah satu Sekolah Swasta SMPIT yakni Ulul Albab jumlah siswanya sebanyak 272 orang, yang setuju belajar tatap muka hanya sekitar 90 orang atau sekitar 40 persen.

“Artinya kan lebih banyak yang gak setuju dengan sekolah tatap muka,” ujar politisi Golkar ini.

Selain itu, menurutnya sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah jelas, PTM dapat kembali dibuka setelah tenaga pendidik mendapatkan vaksin.

“Makanya ini terlalu dipaksakan sebenarnya kalau mau dibuka saat ini. Rencana Menteri Pendidikan sekolah itu sudah bisa dibuka pada saat bulan Juli, setelah semua proses vaksin dan lain sebagainya sudah berjalan,” jelas anggota DPRD Kota Tarakan dua periode.

Dirinya cukup menyayangkan PTM juga diberlakukan kepada SD dan Taman Kanak-kanak (TK). Menurutnya, anak-anak TK dan SD lebih sulit diatur dibandingkan siswa SMP. Menurutnya, meskipun anak-anak kondisinya kuat, jangan sampai menjadi pembawa virus ke rumah. Sehingga menularkan kepada keluarganya yang lainnya.

“Saya masih bingung ketika SD dan TK juga mau dibuka. Kalau SD masih susah lah pengaturannya siswanya apalagi TK. Sementara kita juga masih kesulitan untuk menangani pasien yang ada walaupun sudah berkurang tapi kan paling bagus kalau kita hindari,”ujarnya.

Sehingga Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tarakan tersebut meminta kepada pemerintah, untuk menunda pemberlakukan PTM sampai tahun ajaran baru. Mengingat, bulan puasa Ramadhan juga semakin dekat.

Lanjutnya, ia menyarankan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipergunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran daring. Supaya pembelajaran lebih efektif.

“Daripada dipaksa, baiknya kita perbaiki di sistem daring kita, dengan dana BOS. Bagaimana jaringannya dan lain sebagainya, kita tambahkan anggaran situ kan lebih efektif," tutupnya.(*)