TARAKAN - Masih belum usainya penyelesaian status lahan dan gedung kantor DPRD Kota Tarakan yang diklaim pemerintah Provinsi Kaltara, membuat DPRD mengusulkan pembangunan gedung baru. Hal itu diungkapkan Wakil ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus.

Ia menerangkan, sejak DPRD Tarakan mendapatkan surat instruksi untuk mengangkat kaki dari salah satu gedung yang ditempati saat ini, membuat DPRD Tarakan harus bersiap  kapan saja untuk melepaskan salah satu gedung yang ditempatinya. Sehingga menurut Yulius, saat ini DPRD harus bersiap mengantisipasi gugatan lanjutan.

"Kami memang pernah mendapatkan surat dari pak Irianto Lambrie, bahwa kami diminta meninggalkan tempat ini untuk memperjelas status aset provinsi di kantor DPRD. Tetapi kami juga, memiliki surat, bahwa komplek ini DPRD bukan sepenuhnya milik provinsi saja. Sebagian, milik pemkot tapi ada bagian di dalam itu memang menjadi bagian dari tanah provinsi," ujarnya (7/2).

Selain persoalan status lahan dan bangunan, adanya peningkatan jumlah anggota fraksi membuat kantor saat ini dinilai sudah tidak memadai sebagai ruang kerja DPRD. Mengingat, bertambahnya anggota fraksi membuat seluruh anggota dewan tidak memiliki ruangan kerja pribadi.

"Tetapi dalam pola tindakan selama ini, tidak ada tindakan lanjut dari provinsi. Maka kami diam saja. Kalau ada orang yang mau mengambil haknya, silahkan. Saya kira salah satu pemikiran pemerintah kota ke depan yang harus kita usulkan. Bahwa pikiran kami ke depan mudah-mudahan kita bisa membuat kantor DPRD yang baru. Toh kantor sekarang sudah tidak memadai untuk dijadikan tempat kerja teman-teman DPRD. Apalagi bertambahnya 5 anggota dewan," jelasnya.

"Untuk bekerja dengan luas dan berpikir dengan baik kan salah satunya adalah ruangan pribadi-pribadi kan sebagai anggota dewan tidak ada. Yang ada hanya ruangan pimpinan saja. Jadi satu fraksi kadang masih gabung, komisi masih gabung. Beda tempat-tempat lain yang sudah ada ruang privasi anggota dewan untuk menjalankan aktivitasnya," sambungnya.

Menurutnya, dengan kondisi kantor saat ini membuat DPRD sulit bekerja maksimal dalam memikirkan rencana memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sehingga menurutnya, dengan beban kerja semakin banyak anggota dewan memerlukan ruangan pribadi dalam menunjang kinerja.

"Apalagi kedepannya, anggota DPRD diberi akses, untuk ikut langsung dalam perencanaan daerah, dalam bentuk aspirasi masyarakat. Kalau tidak ada ruang privasi, bagaimana mereka dapat bekerja dengan baik,"tuturnya

Meski demikian, ia menyadari jika hal tersebut sulit dilakukan, mengingat saat ini kondisi keuangan daerah masih belum baik-baik saja. Kendati begitu, pihaknya berharap pemerintah dapat segera keluar dari situasi sulit ini.

"Secara lisan dan tersurat sudah dilakukan. Namun kita menyadari kondisi saat ini tidak memungkinan. Pertama kita masih mengalami keterpukulan ekonomi dalam masa pandemi, Tarakan masih mengalami beban utang pertama yang disetujui BPK adalah Rp 385 miliar, setelah cek per cek sekarang, kurang lebih Rp 420 miliar," tuturnya.

"Maka untuk mengadakan fasilitas itu di saat ini saya kira itu tidak mungkin, karena ada hal yang lebih urgent daripada itu. Tetapi, mudah-mudahan pandemi covid-19 bisa segera terwujud sehingga kita bisa kembali melaksanakan pembangunan," tutupnya.(*)