TARAKAN - KPU Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan merekrut sebanyak 400 orang untuk dijadikan relawan demokrasi pemilihan kepada daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.

Tujuan perekrutan relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak nanti. KPU Kaltara menghendaki tingkat partisipasi pemilih bisa mempertahankan seperti Pilpres dan Pileg yang lalu. 

Bahkan kalau bisa lebih dari angka 79 persen partisipasi angka pemilih di Kaltara. Walaupun target secara nasional sekitar 77,5 persen tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih.

Apalagi tahun ini, suasana cukup berbeda bagi pihak penyelenggara pemilu karena virus corona. Pergerakan masyarakat pun dibatasi dalam berkegiatan yang melibatkan banyak orang berkumpul.

"Setidaknya tingkat partisipasi dapat ditingkatkan atau minimal sama dengan pemilu sebelumnya," ungkap Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al Islami.

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Parmas SDM) KPU Provinsi Kalimantan Utara, Hariyadi Hamid, SE, M.Sc menambahkan, secara usia relawan demokrasi antara usia 17-50 tahun, bukan simpatisan partai politik dan mampu bersikap independen.

Lanjutnya, pada rapat koordinasi soal perekrutan relawan demokrasi ini, ada beberapa basis pemilih yang menjadi sasaran. Seperti basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis keluarga, basis komunitas, basis disabilitas, basis marjinal, basis keagamaan, hingga pemilih muda.

"Nanti masing-masing KPU kabupaten kota melakukan proses rekrutmen, hasil koordinasi menyepakati bahwa setiap basis ada perbedaan tergantung konteks kewilayahannya. Misalnya daerah perkotaan akan lebih banyak membutuhkan basis netizen bisa saja jumlahnya lebih banyak daripada di pedalaman, di pedalaman mungkin diperkuat basis keagamaan, atau komunitas atau basis keluarga, bervariasi. Kami menyepakati setiap basis itu ada 4 orang," jelasnya.

Relawan demokrasi ini akan bekerja membantu KPU selama 3 bulan. 6 September 2020 relawan demokrasi sudah mulai eksyen. Dalam dua pekan ini KPU di setiap kabupaten kota akan melaksanakan rekrutmen relawan demokrasi.

"Sementara kami melakukan proses pembentukan dalam 2 minggu ini merekrut yang terbaik kemudian nanti ada bimtek untuk melaksanakan tugas," ujar Hariyadi.

Relawan demokrasi ini akan diberikan  anggaran sendiri, mulai anggaran pertemuan, anggaran untuk honor, uang transportasi serta atribut dari KPU.

"Kita berikan 250 ribu dalam sepekan dikalikan 4 kali dalam sebulan ada Rp 1 juta. Kalau melaksanakan kegiatan bisa terima full, ada untuk transportasi, uang konsumsi kalau melakukan pertemuan, biaya pulsa," tambahnya. 

"Paling penting (tugas relawan demokrasi) soal tahapan yang sedang berjalan, tetap yang kita ingin mereka menyampaikan informasi kepada khalayak ramai kalau pemilihan itu pada 9 Desember termasuk bagaimana ajakan pemilih ke TPS," tutup Hariyadi.(hk3)