BULUNGAN - Buruh yang terhimpun dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kalimantan Utara melakukan aksi di Lapangan Agatish Tanjung Selor dalam rangka menolak Undang-undang Omnibus Law yang telah disahkan tanggal 5 Oktober 2020.

Buruh-buruh tersebut datang dari berbagai daerah di Kalimantan Utara sebelum melakukan aksi di Lapangan Agatish. Peserta aksi melakukan long march terlebih dahulu dengan tujuan mempublikasikan dan memberitahu masyarakat Tanjung Selor dan sekitarnya bahwa SBSI sangat menolak UU Omnibus Law.

Unjuk rasa baru dimulai sekitar pukul 14.50 Wita hal ini dikarenakan peserta unjuk rasa menunggu Ketua DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris yang sebelumnya sedang menerima peserta unjuk rasa dari aliansi mahasiswa di kantor DPRD Provinsi Kaltara unjuk rasa yang di pimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Agustinus berlangsung damai dan kondusif oleh karenanya Norhayati Andris mengapresiasi hal tersebut.

Sejalan dengan apa yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Norhayati Andris saat menerima atau mengakomodir tuntutan dari aliansi mahasiswa. Hal serupa pun dilakukan saat mengakomodir tuntutan dari buruh, yaitu membuat surat pernyataan sikap yang isinya adalah Menolak penetapan undang-undang Omnibus Law dan selanjutnya untuk dilakukan uji materi atau judicial review atas undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian selanjutnya akan ditindak lanjuti dalam tingkat DPR RI.

”Tuntutan kita secara keseluruhan telah diterima dan di akomodir oleh Ibu Norhayati selaku Ketua DPRD Provinsi Kaltara melalui surat pernyataan sikap, namun teman-teman SBSI tetap akan membuat petisi untuk melakukan uji materi atau judicial review atas undang-undang omnibus law.” ujar Agustinus, Korlap unjuk rasa.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh SBSI Kalimantan Utara tidak berlangsung lama karena peserta unjuk rasa yang kondusif. Unjuk rasa usai setelah perwakilan dari peserta aksi dan Ketua DPRD Provinsi menandatangani surat pernyataan sikap.(*)