HARIANKALTARA.COM - Ketua Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga (FKKRT) Tarakan, Rusli Jabba menyayangkan usulan pemerintah Tarakan melakukan rasionalisasi insentif Ketua RT. Menurutnya, insentif RT mestinya dinaikan bukan dipangkas.
“Insentif RT jangan dipangkas, janji pemerintah insentif ini mestinya naik malah kurang, lucu,” ujarnya.
Namun, untuk TPP ASN, menurutnya tidak masalah dipotong melihat kondisi keuangan daerah, mengingat selain TPP, ASN masih memiliki gaji pokok tiap bulannya. Tidak seperti ketua RT.
“Kalau TPP saya rasa tidak apa-apa karena gaji pokoknya ada, kalau insentif RT ini dikurangi, tidak pernah saya dengar insentif RT dikurangi, makanya kami bertahan dari fraksi Hanura,” terang Rusli.
Secara tegas Rusli menyebutkan Hanura akan menolak diakhir pembahasan nota penjelasan pemerintah Tarakan untuk upaya merasionalisasi insentif RT tersebut,
“Kami menolak diakhir nanti, ini kan masih ada pembahasan, insentif ketua RT Rp 750 Ribu, itu pun kadang terlambat sampai 2-3 bulan lagi,” keluhnya.
Dijelaskannya, insentif RT itu dimanfaatkan ketua RT untuk konsumsi kalau ada kegiatan kerja bakti, membeli ATK, dan untuk keperluan pribadi ketua RT.
“Ketua RT rugi terus karena pengeluaran tidak seimbang,” imbuhnya. 
Diketahui, jumlah ketua RT sebanyak 444 orang yang menerima insentif di Kota Tarakan, memang ada tambahan 2 orang ketua RT, tapi kata Rusli, insentifnya belum dijalankan setelah ada pemekaran RT.
“Ada kesempatan kita pembahasan satu minggu lagi, saya rasa Hanura tetap memperjuangkan, anggaran itukan Rp 1 Triliun lebih, masa Rp 5 M setahun untuk RT tidak bisa,” tukasnya.  
“Di Malinau saja per RT insentifnya Rp 5 Juta per bulan, Malinau kan Kaltara, mestinya kita ikut di situ (Malinau),” pungkas Rusli usai rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan pemerintah di kantor DPRD Tarakan. (HK5)