TARAKAN -  Melalui kuasa hukumnya Effendhi Djuprianto melayangkan gugatan kepada partai berlambang Pohon Beringin yakni Golkar yang dianggap cacat hukum.

Kuasa Hukum Effendhi, Agustan,SH,MH menyampaikan pelaksanaan musda 2 DPD Partai Golkar Kaltara dinilai melanggar petunjuk pelaksana DPP Partai Golkar No. JUKLAK-2/DPP/Golkar/II/2020 tentang musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat Partai Golkar perubahan atas petunjuk pelaksana No. JUKLAK-5/DPP/Golkar/IV/2016 tentang pelaksanaan JUKLAK-4/DPP/Golkar/XII/2015 tentang penyelenggara musyawarah-musyawarah Partai Golkar di daerah.

“Kami tidak menerima hasil musda 2 Partai Golkar Provinsi Kaltara. Kami sudah membuat surat keberatan kepada DPP  Golkar yang ada di Jakarta. Kami juga membuat permohonan keberatan melalui Mahkamah Partai di pusat,” ujarnya (20/3).

Lanjutnya, inti dari gugatan Effendhi Djufrianto karena dinyatakan tidak mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltara. Padahal saat penjaringan bakal calon Ketua DPD I Partai Golkar Kaltara yang dilakukan mulai tanggal 20-23 Juli 2020 di Hotel Lotus Panaya Tarakan, Effendhi Djufrianto telah menyerahkan semua berkas disertai kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditentukan termasuk uang pendaftaran sebesar Rp 50 juta.

“Tempat dan waktu pendaftaran beliau (Effendhi Djuprianto) sudah jelas dan diterima langsung oleh panitia, tapi kenapa tidak dianggap mendaftar. Sedangkan di satu sisi Ketua terpilih ini kan tidak melalui proses administrasi,” bebernya.

Lanjutnya, sejauh ini pihaknya masih menunggu jawaban dari DPP Partai Golkar. Jika jawaban yang diberikan tidak memuaskan, akan menggugat melalui Mahkamah Partai.

“Hari Senin tanggal 16 Maret itu sudah habis tapi tanggal 15 kemarin sudah dikirim surat keberatannya ke DPP. Sekarang tinggal menunggu jawaban dari DPP, jika jawabannya tidak memuaskan kami akan menggugat ke Mahkamah Partai,” tandasnya.(*)