HARIANKALTARA.COM – Setelah masa jabatan ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia) Tarakan habis pada 2018, organisasi kawakan di Tarakan tersebut resmi menunjuk ketua PHRI baru. Bertempat di Kafe Malabar, Sabtu (3/11/2018), Kie Pie pemilik Hotel Gajah Mada resmi ditunjuk para anggota untuk menahkodai PHRI Tarakan hingga 5 tahun ke depan. Setelah ditunjuk, Kie Pie langsung diberi tugas untuk menunjuk beberapa anggota membantu mengelola organisasi PHRI.
“Saya harap semoga teman-teman (anggota PHRI Tarakan) semakin kompak,” ungkapnya saat pidato usai ditunjuk sebagai ketua baru.
Sementara itu, Ketua PHRI Tarakan sebelumnya, Darius Mangka menuturkan kegiatan diskusi dan kumpul bersama anggota PHRI Tarakan memang tidak menentu, tergantung dari kesiapan para anggotanya. Kegiatan kumpul anggota PHRI Tarakan berlangsung dari sekitar pukul 10.15 WITA hingga sekitar pukul 13.30 Wita dengan dihadiri banyak anggotanya. Senada dengan Kie Pie, Darius berharap ke depannya semakin sering diadakan kumpul anggota PHRI dan bisa semakin kompak.
“Kita kadang kumpul sesuai waktu kami, kan karyawan bekerja punya jobdesk masing-masing. Makanya kami usulkan pengurus (PHRI Tarakan) adalah owner (pemilik hotel atau restauran) agar bisa mengatur ritme waktunya (untuk berkumpul),” ujar Darius.
Lanjutnya, tugas ketua PHRI adalah membina usaha pengembangan bidang pariwisata dan sumber daya manusia. Serta tidak lepas untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dalam bidang pemasukan retribusi pajak.
“Tentu kami juga ikut mendukung segala upaya pemerintah di bidang pariwisata, khususnya hotel, restauran dan coffee shop. Setelah ini, pengurus akan rapat untuk kemajuan PHRI juga pariwisata Indonesia, khususnya Tarakan,” ungkapnya lagi.
Sebelumnya sudah ada 3 kali pergantian posisi ketua PHRI Tarakan. Selain berharap agar PHRI semakin kompak, sedikit permasalahan juga dibahas dalam keluh kesah para pengusaha hotel di Tarakan. Seperti izin IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) yang tampak sulit dan banyak hotel tidak lolos dalam mendapatkan izin. Padahal menurut mereka, air limbah dalam usaha perhotelan hanyalah limbah pencucian laundry serta air mandi. Hingga berita ini ditulis, PHRI Tarakan masih berencana akan mendiskusikannya dengan Pemerintah Kota Tarakan. (HK3)