TANA TIDUNG - Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali menghadiri acara pencanangan zona integritas yang digelar Badan Pengawas Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung (KTT) bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Tana Tidung, Rabu 9 Juni 2021.

Turut Hadir kegiatan tersebut Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik, Dandim 0914 TNT Letkol Czi Tri Prio Utomo, Kapolsek Sesayap, pimpinan Instansi Vertikal, Anggota DPRD dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Kepala BPS KTT, Yuda Agus Rinto mengatakan, Pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Biroraksi Bersih dan Melayani (WBBM) ini merupakan amanat undang-undang. Di mana seluruh lembaga atau instansi pemerintahan berkewajiban untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani yang bebas korupsi dan melayani publik dengan baik.

"Proses membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM telah kami laksanakan sejak tahun 2019. Proses membangun zona integritas merupakan kerja berat. Oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus punya komitmen yang kuat, punya mindset yang sama, sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat tercapai," kata Yuda Agus Rianto.

Syarat menuju pembangunan zona integritas, kata Yuda di antaranya adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal laporan keuangan dan nilai implementasi SAKIP dengan nilai minimal C.

Sementara itu, Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali dalam sambutannya mengatakan, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan terhadap suatu sistem penyelengaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, untuk melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

"Reformasi birokrasi juga merupakan upaya sistematis, terpadu, komporhensif, demi mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance)," kata Bupati Ibrahim Ali.

Sejalan dengan pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi dilaksanakan agar pelaksanaan tugas dan fungsi BPS KTT sejalan dengan tujuan pencapaian nasional melalui sasaran reformasi birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pelayanan yang berkualitas serta birokrasi yang bersih, tertib dan melayani.

Demi tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, kata Ibrahim Ali perlu adanya program perubahan pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Zona Integritas ini merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Terutama dalam hal pencegahan korupsi serta upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Tidak hanya BPS saja, kita semua yang berada di Pemerintah Daerah juga ingin segera mewujudkan zona integritas sebagai predikat yang diberikan kepada lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBK," ujarnya.

Harapan pemerintah KTT, kata Bupati, pembangunan Zona Integritas dapat terlaksana dengan baik. Serta dapat dipublikasi secara luas sehingga semua pihak termasuk masyarakat ikut memantau, mengawal, serta berperan dalam mendukung terobosan zona integritas dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan publik.

"Saya menyampaikan apresiasi dan mendukung langkah yang dilaksanakan oleh BPS Tana Tidung dalam pencanangan Zona Integritas, demi mewjudkan wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani," pesannya.(hk)