TANJUNG SELOR - Muhammad Saiful Bahri, tokoh masyarakat Kampung Baratan, Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor menyampaikan harapan keinginan masyarakat kepada pasang Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut 3, Drs.H Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si. 

Harapan dan keinginan tersebut disampaikan saat kampanye tatap muka dan dialog pasangan Zainal-Yansen dengan warga Baratan, RT 1 Desa Gunung Seriang, Senin (12/10).

“Jadi kami sudah dianggap kami sebagai tokoh oleh karena itu pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk mewakili masyarakat Baratan ini untuk menyampaikan apa yang keinginan masyarakat di sini,” ujar Muhammad Saiful Bahri, pria yang mengaku sudah 40 tahun menginjak kaki di Kalimantan dan sudah dianggap masyarakat Baratan sebagai tokoh.

Ada lima poin yang ia sampaikan, salah satunya adalah terkait panjang dan berbelitnya birokrasi, terutama soal pelaksanaan dana desa dan ADD. 
“Birokrasi saat ini sangat panjang dan Berbelit-beli. Kadang-kadang sudah turun ke bawah, naik lagi kembali ke atas,” keluhnnya.

Karena itulah menurutnya pembangunan jadi terhambat akibat banyak memakan waktu hanya urusan birokrasi yang berbelit dan panjang. Sehingga, lanjutnya, waktu membangun terbatas dan tak cukup waktu. 

“Hampir tidak ada waktu untuk membangun, akhirnya hanya dua bulan tiga bulan baru kita membangun, sehingga kita tidak dapat membangun akhirnya dana kembali menjadi silpa atau dana kembali ke daerah,” bebernya. 

Dengan seperti itu, maka yang rugi adalah desa, karena desa sudah dikasih uang untuk membangun namun tak bisa jalan. 

Padahal lanjutnya, kalau mengikuti program dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang punya nawacita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. 

“Membangun itu dari pinggiran, berarti yang ada di pinggiran itu RT beserta masyarakatnya, kenapa tidak dipanggil (dilibatkan) RT sama masyarakatnya,” tanyanya. 

Harusnya menurut dia, RT diberi kepercayaan dengan diberikan dana dan mengelolanya sendiri untuk membangun sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

“Jadi di sini (diberi kepercayaan membangun) hanya perlu pengawasan dan pertanggungjawabannya,” ucapnya. 

Menanggapi itu, Cawagub Yansen TP menegaskan bahwa jika ia bersama Cagub Zainal Arifin Paliwang mendapat amanah memimpin Kaltara, maka soal birokrasi tersebut menjadi perhatian khusus, sebab birokrasi yang panjang dan berbelit tentu akan menghambat pembangunan desa dan RT, bahkan kabupaten, provinsi dan negara.

“Soal mekanisme birokrasi kalau ini jalan yang kami rencanakan, itu akan hilang, karena urusan itu turunnya ke bawah,” ujar Yansen TP. 

Sebab, tegas pria yang pernah menjabat sebagai Camat Peso ini, pemegang kekuasaan itu ada di bawah dalam hal ini masyarakat di desa dan RT, maka dari itu masyarakat harus terlibat dalam membangun.

“Nanti kita harapkan semua kepala daerah itu harus mendelegasikan kewenangan-kewenangan untuk hal-hal yang kecil itu cukup kepala desa atau camat, tidak usah sampai naik ke bupati, apalagi ke gubernur, terlalujauh.” pungkasnya.(adv)