HARIANKALTARA.COM-Penandatangan MoU KUA PPAS APBD Tarakan tahun 2019, Senin (19/11) tanpa dihadiri anggota dewan dari fraksi Gerindra. Saat dikonfirmasi, Ketua fraksi Gerindra, Rudi Hartono membenarkan ketidakhadirannya karena tidak setuju dengan penandatanganan MoU KUA PPAS tersebut.
Gerindra tidak menyetujui pemotongan TPP, insentif guru dan RT. Menurut Rudi, ada solusi lain tanpa melakukan pemotongan TPP. Rudi pun menyarankan pemerintah bijak mengambil kebijakan tanpa merugikan masyarakat.
“Kami tidak sepakati itu pemotongan TPP 25 persen di sampaikan dalam rapat Bangar, kemudian pemotongan insentif RT dan Guru dengan mengutamakan bayar utang (pemerintah),” jelas Rudi.
“Menyelesaikan masalah dengan mengancam ekonomi masyarakat bukanlah cara yang baik dan ini sebenarnya pemerintah harus bijak mengambil kebijakan yang endingnya tidak menjadi persoalan sosial di masyarakat,” tegasnya.
Gerindra tetap bertahan pada kesepakatan menolak adanya pemotongan TPP dan insentif guru termasuk RT. Rudi mengatakan pemotongan TPP dan insentif itu bertujuan untuk membayar utang pemerintah.
“Walaupun saya  sendiri berteriak saya kalah dalam jumlah suara, sehingga kalau itu memang mau dilanjutkan hak pimpinan, pada prinsipnya kami tetap bertahan dan mengusulkan agar pemotongan TPP insentif Guru dan RT itu jangan dilakukan, itu harapan kami,” jelas Rudi.
Apakah fraksi Gerindra akan hadir pada rapat berikutnya. Rudi belum bisa memastikan. “Kita lihat perkembangan situasi, pandangan fraksi kami akan menyampaikan (pandangan) pada publik melalui rapat paripurna,” pungkasnya. (HK5)