TARAKAN - Terhitung sejak tangga 25 Mei genap 100 Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan menahkodai Kaltara. Meski telah mengklaim sudah merealisasi 80 janji politik, namun tidak sedikit pihak yang meragukan klaim tersebut.

Ketua Komite 2 DPD RI Hasan Basri menilai masa kerja 100 tidak dapat dijadikan patokan dalam menilai kinerja kepala daerah. Menurutnya, dalam kondisi tersebut kepala daerah masa berkutat pada persoalan transisi dan penyesuaian dalam segala hal.

"Untuk menilai kinerja pemerintahan dalam 100 hari tentunya cukup sulit, selain masih dalam proses keluar dari transisi pemerintah sebelumnya, gubernur baru juga memiliki keterbatasan program karena masih bergantung pada anggaran sebelumnya," terangnya (26/5).

Terkait klaim keberhasilan Zainal-Yansen yang telah melakukan 80 persen dari janji politik, menurutnya hal tersebut cukup relatif dari sisi tertentu. Lanjutnya, jika pandangan tersebut dinilai dari janji jangka pendek, maka klaim tersebut sah-sah saja. Namun jika klaim tersebut mengarah kepada janji politik dalam kerangka kerja 1 periode, menurutnya klaim tersebut memerlukan kajian lebih lanjut.

"Bagi saya klaim 80 persen sah-sah saja. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pembangunan PLTA, peningkatan infrastruktur, wajib belajar 16 tahun, bantuan KUR bagi pelaku UMKM dan lain-lain. Semua itu mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan, walau demikian terkait 100 hari untuk program kerja jangka pendek, wajar saja jika beliau mengklaim seperti itu,"

"Tetapi secara realistis, saya cukup sulit menilai kinerja dalam 100 hari karena di negeri ini tidak ada persoalan dan program yang bisa ditangani secara instan. Apalagi Kaltara ini kan Provinsi baru jadi tidak bisa segala persoalan diselesaikan semudah membalikan telapak tangan," pungkasnya.(*)